5 Dampak Atau Imbas Apbd Terhadap Perekonomian
Dampak atau dampak APBD terhadap perekonomian. Seperti APBN, keberadaan APBD juga berdampak atau kuat besar terhadap perekonomian. Misalnya, di kurun otonomi daerah, setiap pemerintah kawasan di Indonesia pernah berlomba meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan membuat atau menaikkan banyak sekali pungutan (pajak, retribusi, dan lain-lain) yang berakibat terjadi high cost economy (ekonomi biaya tinggi). Ekonomi biaya tinggi sangat merugikan sektor perekonomian sebab bisa menaikkan harga barang dan jasa. Kenaikan harga, menjadikan barang dan jasa Indonesia tidak bisa bersaing dengan barang dan jasa dari luar negeri.
(Baca Juga : Materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Untuk mengantisipasi kenaikan harga barang, akibatnya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 wacana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 wacana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada pasal 7 melarang pemerintah kawasan untuk: tetapkan peraturan kawasan wacana pendapatan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan peraturan kawasan wacana pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, kemudian lintas barang dan jasa antar daerah, serta acara ekspor dan impor.
Uraian di atas hanyalah satu referensi bahwa APBD mempunyai dampak atau dampak terhadap perekonomian. Dampak atau Pengaruh APBD terhadap perekonomian sangat besar. Selengkapnya, dampak atau dampak APBD terhadap perekonomian ialah sebagai berikut:
a. APBD bisa menunjukkan aliran bagi acara pembangunan ekonomi di daerah.
Dengan adanya APBD, pemerintah kawasan mempunyai aliran yang terang dalam melakukan pembangunan ekonomi sehingga semua acara sanggup terarah dan perekonomian kawasan dibutuhkan bisa meningkat.
b. APBD sanggup dipakai sebagai alat perbaikan perekonomian.
Jika kawasan mengalami tanda-tanda ekonomi yang buruk, contohnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD sanggup dipakai sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah kawasan harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan.
c. APBD sanggup memengaruhi perubahan harga di daerah
APBD sanggup berdampak atau perpengaruh terhadap perubahan harga di daerah, contohnya : dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah kawasan menaikkan tarif beberapa pungutan, menyerupai tarif registrasi rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet. Semua kenaikan tarif tersebut tentu akan kuat terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan hingga kenaikan-kenaikan tersebut mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
d. APBD bisa memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan.
Apabila pemerintah kawasan tetapkan peraturan yang menghambat kemudian lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu, menyerupai perusahaan yang menjual produknya ke kawasan lain atau perusahaan yang mendatangkan materi bakunya dari kawasan lain.
e. APBD sanggup memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.
APBD berdampak atau kuat terhadapp pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan mengakibatkan kecemburuan sosial serta membuat ketimpangan distribusi pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan dipakai pemerintah kawasan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan di masyarakat dibutuhkan lebih merata.
Berdasarkan uraian di atas di ketahui bahwa APBD mempunyai dampak atau dampak yang besar terhadap perekonomian, khususnya perekonomian daerah. Demikian klarifikasi singkat kami wacana dampak atau dampak APBD terhadap perekonomian. Semoga artikel kami yang membahas wacana dampak atau dampak APBD terhadap perekonomian bermanfaat untuk para pembaca.
(Baca Juga : Materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Untuk mengantisipasi kenaikan harga barang, akibatnya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 wacana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 wacana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada pasal 7 melarang pemerintah kawasan untuk: tetapkan peraturan kawasan wacana pendapatan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan peraturan kawasan wacana pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, kemudian lintas barang dan jasa antar daerah, serta acara ekspor dan impor.
Dampak atau Pengaruh APBD terhadap Perekonomian
Uraian di atas hanyalah satu referensi bahwa APBD mempunyai dampak atau dampak terhadap perekonomian. Dampak atau Pengaruh APBD terhadap perekonomian sangat besar. Selengkapnya, dampak atau dampak APBD terhadap perekonomian ialah sebagai berikut:a. APBD bisa menunjukkan aliran bagi acara pembangunan ekonomi di daerah.
Dengan adanya APBD, pemerintah kawasan mempunyai aliran yang terang dalam melakukan pembangunan ekonomi sehingga semua acara sanggup terarah dan perekonomian kawasan dibutuhkan bisa meningkat.
b. APBD sanggup dipakai sebagai alat perbaikan perekonomian.
Jika kawasan mengalami tanda-tanda ekonomi yang buruk, contohnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD sanggup dipakai sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah kawasan harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan.
c. APBD sanggup memengaruhi perubahan harga di daerah
APBD sanggup berdampak atau perpengaruh terhadap perubahan harga di daerah, contohnya : dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah kawasan menaikkan tarif beberapa pungutan, menyerupai tarif registrasi rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet. Semua kenaikan tarif tersebut tentu akan kuat terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan hingga kenaikan-kenaikan tersebut mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
d. APBD bisa memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan.
Apabila pemerintah kawasan tetapkan peraturan yang menghambat kemudian lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu, menyerupai perusahaan yang menjual produknya ke kawasan lain atau perusahaan yang mendatangkan materi bakunya dari kawasan lain.
e. APBD sanggup memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.
APBD berdampak atau kuat terhadapp pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan mengakibatkan kecemburuan sosial serta membuat ketimpangan distribusi pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan dipakai pemerintah kawasan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan di masyarakat dibutuhkan lebih merata.
Berdasarkan uraian di atas di ketahui bahwa APBD mempunyai dampak atau dampak yang besar terhadap perekonomian, khususnya perekonomian daerah. Demikian klarifikasi singkat kami wacana dampak atau dampak APBD terhadap perekonomian. Semoga artikel kami yang membahas wacana dampak atau dampak APBD terhadap perekonomian bermanfaat untuk para pembaca.
0 Response to "5 Dampak Atau Imbas Apbd Terhadap Perekonomian"
Post a Comment