Pemerintahan Herman Williem Daendels Di Hindia Belanda
Pemerintahan Herman Williem Daendels. H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels ialah mempertahankan Jawa biar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki manajemen pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa.
Dalam rangka mengemban kiprah sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melaksanakan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, manajemen pemerintahan, dan sosial ekonomi.
Kebijakan Herman Williem Daendels dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
Bidang pertahanan dan keamanan Herman Williem Daendels. Memenuhi kiprah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melaksanakan langkah-langkah:
1. Daendles membangun benteng-benteng pertahanan baru
2. Daendles membangun pangkalan angkatan maritim di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil
3. Daendles meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi sebab pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh sebab itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang (baca Ricklefs, 2005)
4. Daendles membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, kini Provinsi Banten) hingga Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels.
Pelaksanaan jadwal pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah gambaran Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis yang dijiwai panji-panji Revolusi Perancis dengan semboyannya: liberte, egalite danfraternite. Ia berkembang menjadi diktator. Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, sebab lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh sebab itu, masuk akal bila lalu banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal.
Kebijakan Herman Williem Daendels dalam Bidang pemerintahan
Bidang pemerintahan Herman Williem Daendels. Daendels juga melaksanakan banyak sekali perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melaksanakan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adab istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC tiba berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta ataupun Kasultanan Yogyakarta ada tata cara tertentu, contohnya harus memberi hormat kepada raja, dihentikan menggunakan payung emas, lalu membuka topi dan harus duduk di bangku yang lebih rendah dari dampar(kursi singgasana raja), Daendels tidak mau menjalani seremoni yang menyerupai itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di bangku sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Sunan Pakubuwana IV dari Kasunanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sultan Hamengkubuwana II menolaknya (Baca Ricklefs, 2005). Penolakan Hamengkubuwana II terhadap kebijakan Daendels menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang. Dengan kekuatan yang ia miliki, Daendels semakin congkakdan berani. Daendels mulai melaksanakan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, contohnya dikala terjadi pergantian raja.
Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenengan Daendels, Raden Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Raden Rangga ialah kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kasultanan Yogyakarta. Oleh sebab itu, Sultan Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga. Namun perlawanan Raden Rangga ini segera sanggup ditumpas dan Raden Rangga sendiri terbunuh. Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Daendels lalu menunjukkan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwana II biar menyetujui pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih dan Sultan harus menanggung kerugian perang akhir perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwana II menolak ultimatum itu. Akibatnya, pada Desember 1810 Daendels menuju Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan ini Daendels berhasil memaksa Hamengkubuwana II untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Hamengkubuwana III ini sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwana II yang masih diizinkan tinggal di lingkungan istana sering disebut Sultan Sepuh.
Di samping hal-hal di atas, Daendels juga melaksanakan beberapa tindakan yang sanggup memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud ialah sebagai berikut.
1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan kawasan prefectuur/prefektur (wilayah yang mempunyai otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek pribadi bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih mempunyai hak-hak feodal tertentu.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan wilayahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
Kebijakan Herman Williem Daendels dalam Bidang peradilan
Bidang peradilan Herman Williem Daendels. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melaksanakan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas banyak sekali penyelewengan dengan mengeluarkan banyak sekali peraturan.
1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibuat di setiap prefektur, contohnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.
Kebijakan Herman Williem Daendels dalam Bidang sosial ekonomi
Bidang sosial ekonomi Herman Williem Daendels. Daendels juga diberi kiprah untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh sebab itu, Daendels melaksanakan banyak sekali tindakan yang sanggup mendatangkan laba bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya:
1. Daendels memaksakan banyak sekali perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang pada dasarnya melaksanakan penggabungan banyak kawasan ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, contohnya kawasan Cirebon,
2. Daendles meningkatkan perjuangan pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
3. Daendles meningkatkan penanaman tanaman yang akhirnya laris di pasaran dunia,
4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
5. Daendles melaksanakan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta
Demikian artikel kami wacana pemerintahan Herman Williem Daendels. Semoga artikel kami wacana pemerintahan Herman Williem Daendels bermanfaat.
Pemerintahan Herman Williem Daendels di Hindia Belanda
Daendels ialah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh pedoman Revolusi Perancis. Di dalam banyak sekali pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh sebab itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan biar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf). Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat.Dalam rangka mengemban kiprah sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melaksanakan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, manajemen pemerintahan, dan sosial ekonomi.
Kebijakan Herman Williem Daendels dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
Bidang pertahanan dan keamanan Herman Williem Daendels. Memenuhi kiprah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melaksanakan langkah-langkah:
1. Daendles membangun benteng-benteng pertahanan baru
2. Daendles membangun pangkalan angkatan maritim di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil
3. Daendles meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi sebab pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh sebab itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang (baca Ricklefs, 2005)
4. Daendles membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, kini Provinsi Banten) hingga Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels.
Pelaksanaan jadwal pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah gambaran Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis yang dijiwai panji-panji Revolusi Perancis dengan semboyannya: liberte, egalite danfraternite. Ia berkembang menjadi diktator. Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, sebab lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh sebab itu, masuk akal bila lalu banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal.
Kebijakan Herman Williem Daendels dalam Bidang pemerintahan
Bidang pemerintahan Herman Williem Daendels. Daendels juga melaksanakan banyak sekali perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melaksanakan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adab istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC tiba berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta ataupun Kasultanan Yogyakarta ada tata cara tertentu, contohnya harus memberi hormat kepada raja, dihentikan menggunakan payung emas, lalu membuka topi dan harus duduk di bangku yang lebih rendah dari dampar(kursi singgasana raja), Daendels tidak mau menjalani seremoni yang menyerupai itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di bangku sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Sunan Pakubuwana IV dari Kasunanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sultan Hamengkubuwana II menolaknya (Baca Ricklefs, 2005). Penolakan Hamengkubuwana II terhadap kebijakan Daendels menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang. Dengan kekuatan yang ia miliki, Daendels semakin congkakdan berani. Daendels mulai melaksanakan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, contohnya dikala terjadi pergantian raja.
Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenengan Daendels, Raden Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Raden Rangga ialah kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kasultanan Yogyakarta. Oleh sebab itu, Sultan Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga. Namun perlawanan Raden Rangga ini segera sanggup ditumpas dan Raden Rangga sendiri terbunuh. Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Daendels lalu menunjukkan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwana II biar menyetujui pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih dan Sultan harus menanggung kerugian perang akhir perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwana II menolak ultimatum itu. Akibatnya, pada Desember 1810 Daendels menuju Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan ini Daendels berhasil memaksa Hamengkubuwana II untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Hamengkubuwana III ini sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwana II yang masih diizinkan tinggal di lingkungan istana sering disebut Sultan Sepuh.
Di samping hal-hal di atas, Daendels juga melaksanakan beberapa tindakan yang sanggup memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud ialah sebagai berikut.
1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan kawasan prefectuur/prefektur (wilayah yang mempunyai otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek pribadi bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih mempunyai hak-hak feodal tertentu.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan wilayahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
Kebijakan Herman Williem Daendels dalam Bidang peradilan
Bidang peradilan Herman Williem Daendels. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melaksanakan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas banyak sekali penyelewengan dengan mengeluarkan banyak sekali peraturan.
1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibuat di setiap prefektur, contohnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.
Bidang sosial ekonomi Herman Williem Daendels. Daendels juga diberi kiprah untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh sebab itu, Daendels melaksanakan banyak sekali tindakan yang sanggup mendatangkan laba bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya:
1. Daendels memaksakan banyak sekali perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang pada dasarnya melaksanakan penggabungan banyak kawasan ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, contohnya kawasan Cirebon,
2. Daendles meningkatkan perjuangan pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
3. Daendles meningkatkan penanaman tanaman yang akhirnya laris di pasaran dunia,
4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
5. Daendles melaksanakan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta
Demikian artikel kami wacana pemerintahan Herman Williem Daendels. Semoga artikel kami wacana pemerintahan Herman Williem Daendels bermanfaat.
0 Response to "Pemerintahan Herman Williem Daendels Di Hindia Belanda"
Post a Comment