Masa Pemerintahan Republik Bataaf Di Hindia Belanda
Masa Pemerintahan Republik Bataaf . Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Berdasarkan inspirasi dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan.
Pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan gres sebagai bab dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf yaitu Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte.
Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V lalu mengeluarkan perintah yang populer dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu yaitu biar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan daerahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa tempat di Hindia ibarat Padang pada tahun 1795, lalu menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melaksanakan blokade terhadap Batavia.
Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh tempat bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu yaitu memerangi Inggris. Untuk mepertahankan Nusantara dari serangngan Inggris, Herman Williem Daendels.
a. Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811)
Tugas utama Daendels yaitu mempertahankan Jawa biar tidak dikuasai Inggris. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia.
Oleh alasannya itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan biar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf).
Daendels melaksanakan beberapa langkah strategis untuk menjalankan tugasnya, antara lain :
1) Bidang pertahanan dan keamanan Daendels
• Daendels membangun benteng-benteng pertahanan baru
• Daendels mebangun pangkalan angkatan maritim di Anyer dan Ujungkulon
• Daendels meningkatkan jumlah tentara
• Daendels mebangun Jalan Daendles dari Anyer, banten hingga Panarukan, jatim (1.100 km)
• Daendels melaksanakan pembangunan dilaksanakan dengan sistem kerja rodi
2) Bidang peerintahan Daendels
• Daendels merubah sopan santun istiadat dan tat cara di dalam kerajaan-kerajaan Jawa.
• Daendels membatasi kekuasaan raja-raja di Jawa
• Daendels membagi Pulau jawa menjadi sembilab tempat prefektur yang dikepalai seorang prefek. Setiap prefek bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
• Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih mempunyai hak-hak feodal tertentu.
• Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
3) Bidang peradilan Daendels
• Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibuat di setiap prefektur, contohnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
• Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.
4) Soaial ekonomi Daendels
• Daendels memaksakan banyak sekali perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang pada dasarnya melaksanakan penggabungan banyak tempat ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, contohnya tempat Cirebon,
• Daendels meningkatkan perjuangan pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
• Daendels meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laris di pasaran dunia,
• Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
• Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
b. Pemerintahan Janssen (1811)
Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan alasannya tempat itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen menggantikan Daendels pada tahun 1811. keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.
Pada ketika ini, beberapa tempat di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa ahad berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih besar lengan berkuasa sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen lalu mundur ke Salatiga dan kesannya mengalah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.
Demikian artikel kami wacana masa pemerintahan republik bataaf di Hindia Belanda. Semoga artikel kami wacana masa pemerintahan republik bataaf di Hindia Belanda bermanfaat
Masa Pemerintahan Republik Bataaf di Hindia Belanda
Pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan gres sebagai bab dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf yaitu Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte.Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V lalu mengeluarkan perintah yang populer dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu yaitu biar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan daerahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa tempat di Hindia ibarat Padang pada tahun 1795, lalu menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melaksanakan blokade terhadap Batavia.
Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh tempat bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu yaitu memerangi Inggris. Untuk mepertahankan Nusantara dari serangngan Inggris, Herman Williem Daendels.
a. Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811)
Tugas utama Daendels yaitu mempertahankan Jawa biar tidak dikuasai Inggris. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia.
Oleh alasannya itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan biar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf).
Daendels melaksanakan beberapa langkah strategis untuk menjalankan tugasnya, antara lain :
1) Bidang pertahanan dan keamanan Daendels
• Daendels membangun benteng-benteng pertahanan baru
• Daendels mebangun pangkalan angkatan maritim di Anyer dan Ujungkulon
• Daendels meningkatkan jumlah tentara
• Daendels mebangun Jalan Daendles dari Anyer, banten hingga Panarukan, jatim (1.100 km)
• Daendels melaksanakan pembangunan dilaksanakan dengan sistem kerja rodi
2) Bidang peerintahan Daendels
• Daendels merubah sopan santun istiadat dan tat cara di dalam kerajaan-kerajaan Jawa.
• Daendels membatasi kekuasaan raja-raja di Jawa
• Daendels membagi Pulau jawa menjadi sembilab tempat prefektur yang dikepalai seorang prefek. Setiap prefek bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
• Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih mempunyai hak-hak feodal tertentu.
• Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
3) Bidang peradilan Daendels
• Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibuat di setiap prefektur, contohnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
• Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.
4) Soaial ekonomi Daendels
• Daendels memaksakan banyak sekali perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang pada dasarnya melaksanakan penggabungan banyak tempat ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, contohnya tempat Cirebon,
• Daendels meningkatkan perjuangan pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
• Daendels meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laris di pasaran dunia,
• Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
• Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
b. Pemerintahan Janssen (1811)
Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan alasannya tempat itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen menggantikan Daendels pada tahun 1811. keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.
Demikian artikel kami wacana masa pemerintahan republik bataaf di Hindia Belanda. Semoga artikel kami wacana masa pemerintahan republik bataaf di Hindia Belanda bermanfaat
0 Response to "Masa Pemerintahan Republik Bataaf Di Hindia Belanda"
Post a Comment