Inilah Isi Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda
Politik etis pemerintah kolonial belanda. Memasuki era ke-20, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan itu diikuti dengan penaklukkan terhadap wilayah-wilayah yang belum dikuasai, jikalau perlu dengan pendekatan militer. Daerah-daerah kolonial yang masih terpisah disatukan dalam penerapan adminstrasi gres yang berpusat di Batavia, yang disebut Pax Neerlandica.
Pemerintah kolonial pun melaksanakan perjanjian-perjanjian. Selanjutnya sistem manajemen tradisional berubah ke sistem manajemen modern. Suatu sistem yang mana pemerintahan mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial. Kebijakan ini ditetapkan untuk mengambil posisi penting dari pemimpin kawasan ke tangan Belanda. Sistem itu memisahkan pemimpin pribumi dari akar korelasi tradisonal dengan rakyatnya, mereka kemudian dijadikan pegawai dalam birokrasi kolonial.
Kritikan itu menerima perhatian dari banyak sekali kalangan, beberapa kelompok yang sependapat dengan Van Deventer mengungkapkan perlunya suatu kewajiban moral bagi Belanda untuk memperlihatkan balas budi. Keuntungan yang didapat dari hasil ekploitasi di tanah Hindia harus dikembalikan. Untuk itulah perlu dilakukan perbaikan kesejahteraan penduduk melalui banyak sekali bidang kehidupan, pendidikan, dan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengurus pemerintahan. Kritik-kritik itu menerima perhatian serius dari pemerintah Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian mengeluarkan suatu kebijakan gres bagi masyarakat Hindia Belanda yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan gres itu yaitu Politik Etis. Politik Etis diharapkan sanggup menjadi angina segar untuk tanah jajahan di Hindia Belanda.
Awal era ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, yaitu era Politik Etis, yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916) Ada tiga aktivitas Politik Etis pemerintah kolonial. Isi dari politik etis pemerintah kolonial yaitu irigasi, edukasi, dan trasmigrasi. Adanya Politik Etis membawa efek besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol gres yaitu “kemajuan”. Dunia mulai bergerak dan banyak sekali kehidupanpun mulai mengalami perubahan.
Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memperlihatkan perhatiannya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Di samping itu pemerintah juga melaksanakan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan kawasan di Sumatera.
Zaman kemajuan politik etis ini ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di Belanda, yang merupakan wangsit bagi kaum etis pada ketika itu. Semangat era etis yaitu kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya Barat yaitu tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang diharapkan oleh negara, akan tetapi juga pada sektor swasta Belanda.
Adanya pendidikan yang merupakan cuilan dari politik etis gaya Barat itu membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di tanah Hindia/Indonesia. Pengaruh pendidikan Barat (politik etis) itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputra yang memunculkan kesadaran, bahwa rakyat bumiputra harus bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual bumiputra itu disebut “priyayi baru” yang sebagian besar yaitu guru dan jurnalis di kota-kota. Pendidikan dan pers itu pula menjadi untuk menyalurkan ide-ide dan fatwa yang ingin membawa kemajuan, dan pembebasan bangsa dari segala bentuk penindasan dari kolonialisme Belanda. Mereka tidak memandang Jawa, Sunda, Minangkabau, Ambon, atau apa pun alasannya yaitu mereka yaitu bumiputra.
Pengalaman yang mereka peroleh di sekolah dan dalam kehidupan sehabis lulus sangatlah berbeda dengan generasi orang bau tanah mereka. Para kaum muda berilmu inilah yang kemudian membentuk kesadaran “nasional” sebagai bumiputra di Hindia, dan bergerak bersama “bangsa-bangsa” lain dalam garis waktu yang tidak terhingga menuju modernitas, suatu dunia yang memberi makna gres bagi kaum pelajar terdidik ketika itu. Mereka tentunya tidak mengenal satu sama lain di Batavia, Bandung, Semarang, Solo, Yogyajakarta, Surabaya, dan seluruh wilayah Hindia. Mereka saling mengembangkan pengalaman, gagasan, dan perkiraan ihwal dunia, Hindia, dan zaman mereka. Pemerintah Kolonial Belanda juga membentuk Volksraad (Dewan Rakyat) yang sejumlah tokoh Indonesia bergabung di dalamnya. Mereka itu aktivis wacana perubahan di forum tersebut
Politik etis yang terdiri dari edukasi, imigrasi, dan irigasi memperlihatkan efek konkret terhadap kemajuan tanah jajahan. Demikian artikel kami ihwal Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda. Semoga artikel kami ihwal Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda bermanfaat bagi para pembaca.
Pemerintah kolonial pun melaksanakan perjanjian-perjanjian. Selanjutnya sistem manajemen tradisional berubah ke sistem manajemen modern. Suatu sistem yang mana pemerintahan mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial. Kebijakan ini ditetapkan untuk mengambil posisi penting dari pemimpin kawasan ke tangan Belanda. Sistem itu memisahkan pemimpin pribumi dari akar korelasi tradisonal dengan rakyatnya, mereka kemudian dijadikan pegawai dalam birokrasi kolonial.
Lahirnya Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda
Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi yang berbasis pada sistem kapitalisme Barat melalui komersialisasi, sistem moneter, dan komoditas barang. Sistem itu didukung dengan kebijakan pajak tanah, sistem perkebunan, perbankan, perindustrian, perdagangan, dan pelayaran. Dampak dari itu kehidupan rakyat Hindia Belanda mengalami penurunan kesejahteraan. Kebijakan itu menerima kritik dari politikus dan intelektual di Hinda Belanda, yaitu C.Th. Van Deventer dalam tulisannya yang berjudul “Een Eereschlud’ (hutang kehormatan), yang dimuat di majalah De Gids (1899). Dalam tulisannya Van Deventer menyampaikan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh laba yang besar.Kritikan itu menerima perhatian dari banyak sekali kalangan, beberapa kelompok yang sependapat dengan Van Deventer mengungkapkan perlunya suatu kewajiban moral bagi Belanda untuk memperlihatkan balas budi. Keuntungan yang didapat dari hasil ekploitasi di tanah Hindia harus dikembalikan. Untuk itulah perlu dilakukan perbaikan kesejahteraan penduduk melalui banyak sekali bidang kehidupan, pendidikan, dan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengurus pemerintahan. Kritik-kritik itu menerima perhatian serius dari pemerintah Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian mengeluarkan suatu kebijakan gres bagi masyarakat Hindia Belanda yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan gres itu yaitu Politik Etis. Politik Etis diharapkan sanggup menjadi angina segar untuk tanah jajahan di Hindia Belanda.
Awal era ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, yaitu era Politik Etis, yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916) Ada tiga aktivitas Politik Etis pemerintah kolonial. Isi dari politik etis pemerintah kolonial yaitu irigasi, edukasi, dan trasmigrasi. Adanya Politik Etis membawa efek besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol gres yaitu “kemajuan”. Dunia mulai bergerak dan banyak sekali kehidupanpun mulai mengalami perubahan.
Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memperlihatkan perhatiannya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Di samping itu pemerintah juga melaksanakan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan kawasan di Sumatera.
Zaman kemajuan politik etis ini ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di Belanda, yang merupakan wangsit bagi kaum etis pada ketika itu. Semangat era etis yaitu kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya Barat yaitu tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang diharapkan oleh negara, akan tetapi juga pada sektor swasta Belanda.
Adanya pendidikan yang merupakan cuilan dari politik etis gaya Barat itu membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di tanah Hindia/Indonesia. Pengaruh pendidikan Barat (politik etis) itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputra yang memunculkan kesadaran, bahwa rakyat bumiputra harus bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual bumiputra itu disebut “priyayi baru” yang sebagian besar yaitu guru dan jurnalis di kota-kota. Pendidikan dan pers itu pula menjadi untuk menyalurkan ide-ide dan fatwa yang ingin membawa kemajuan, dan pembebasan bangsa dari segala bentuk penindasan dari kolonialisme Belanda. Mereka tidak memandang Jawa, Sunda, Minangkabau, Ambon, atau apa pun alasannya yaitu mereka yaitu bumiputra.
Pengalaman yang mereka peroleh di sekolah dan dalam kehidupan sehabis lulus sangatlah berbeda dengan generasi orang bau tanah mereka. Para kaum muda berilmu inilah yang kemudian membentuk kesadaran “nasional” sebagai bumiputra di Hindia, dan bergerak bersama “bangsa-bangsa” lain dalam garis waktu yang tidak terhingga menuju modernitas, suatu dunia yang memberi makna gres bagi kaum pelajar terdidik ketika itu. Mereka tentunya tidak mengenal satu sama lain di Batavia, Bandung, Semarang, Solo, Yogyajakarta, Surabaya, dan seluruh wilayah Hindia. Mereka saling mengembangkan pengalaman, gagasan, dan perkiraan ihwal dunia, Hindia, dan zaman mereka. Pemerintah Kolonial Belanda juga membentuk Volksraad (Dewan Rakyat) yang sejumlah tokoh Indonesia bergabung di dalamnya. Mereka itu aktivis wacana perubahan di forum tersebut
Politik etis yang terdiri dari edukasi, imigrasi, dan irigasi memperlihatkan efek konkret terhadap kemajuan tanah jajahan. Demikian artikel kami ihwal Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda. Semoga artikel kami ihwal Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda bermanfaat bagi para pembaca.
0 Response to "Inilah Isi Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda"
Post a Comment