Soal Ulangan Harian Pkn Bahan Otonomi Tempat Lengkap Dengan Jawabannya

Haikasut - Soal Ulangan Harian PKn Materi Otonomi Daerah Lengkap dengan Jawabannya - Berikut ini pola soal ulangan harian mata pelajaran PKn bahan Otonomi Daerah yang telah dilengkapi dengan jawabannya sehingga gampang penggunaannya:

Soal:

A. Berilah tanda silang (x) karakter a, b, c, atau d di depan balasan yang benar!

1. Otonomi kawasan merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ….
a. kedaulatan
b. kebersamaan
c. kebebasan
d. kesetaraan

2. Partisipasi ialah keikutsertaan yang sadar sehingga bukan sekadar ikut terlibat sebab dampak pihak lain. Keterlibatan sebab dampak orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan ….
a. intimidasi
b. kolusi
c. eksploitasi
d. mobilisasi

3. Salah satu undang-undang yang mengatur kasus otonomi kawasan ialah Undang-Undang Nomor … Tahun 2004.
a. 20
b. 21
c. 32
d. 23

4. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi kasus lingkungan sangat memilih keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya ialah ….
a. peduli terhadap warga lain
b. mendekati warga lain
c. memanfaatkan potensi warga lain
d. memenuhi impian warga lain

5. Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik kawasan ialah ….
a. kebiasaan masyarakat daerah
b. undang-undang
c. budbahasa istiadat daerah
d. peraturan daerah

6. Salah satu kasus dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di kawasan ialah adanya praktik ....
a. tingginya kiprah serta masyarakat
b. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
c. banyaknya demonstrasi
d. penyalahgunaan wewenang oleh warga

7. Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai ialah ….
a. praktik korupsi di sekolah
b. kurangnya kemudahan sekolah
c. honor guru yang kecil
d. pengangguran terpelajar

8. Pimpinan administrator kawasan provinsi ialah ….
a. gubernur dan wakil gubernur
b. gubernur dan ketua DPRD
c. ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
d. gubernur, DPRD, dan kejaksaan

9. Faktor utama yang sangat memilih keberhasilan pelaksanaan otonomi kawasan ialah ….
a. sumber daya alam yang melimpah
b. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan
c. perilaku mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
d. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan

10. Kebijakan pemerintah dibentuk dan diterbitkan oleh ….
a. negara
b. lembaga
c. undang-undang
d. pemda

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Deskripsikan dengan terang pengertian otonomi daerah!
2. Sebutkan prinsip-prinsip otonomi daerah! Deskripsikan dengan jelas!
3. Apakah yang dimaksud kebijakan publik daerah?
4. Sebutkan tujuan mencermati kebijakan pemerintah!
5. Sebutkan ciri-ciri kebijakan publik!
6. Apa saja peraturan kawasan yang telah ditetapkan di kawasan kalian masing-masing?

Jawaban:

A:

1. c. kebebasan
2. d. mobilisasi
3. c. 32
4. a. peduli terhadap warga lain
5. d. peraturan daerah
6. b. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
7. a. praktik korupsi di sekolah
8. a. gubernur dan wakil gubernur
9. c. perilaku mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
10. a. negara

B:

1. Otonomi kawasan ialah Wewenang kawasan yang diterima dari Pemerintah Pusat. Pemerintahan kawasan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat, yaitu meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama.
2. a) Otonomi seluas-luasnya artinya kawasan diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
   
   b) Otonomi yang nyata, artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan menurut tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah
   
   c) Otonomi yang bertanggung jawab, artinya otonomi yang dalam penyelenggaraaanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang intinya untuk memberdayakan daerahtermasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan pecahan utama dari tujuan nasional.
   
   Melalui reformasi, otonomi kawasan menjadi kebijakan yang dibentuk untuk bisa membangun tata kelola gres yang lebih baik dibanding masa sebelumnya. Otonomi kawasan mempunyai prinsip-prinsip yang harus ada untuk bisa mencapai tujuan. Prinsip itu adalah:
   
   1. Adanya pemberian kewenangan dan hak kepada pemerintah kawasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri
   2. Dalam menjalankan wewenang dan hak mengurus rumah tangganya, kawasan tidak sanggup menjalankan di luar batas-batas daerahnya
   3. Penyelenggaraan otonomi kawasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, pelayanan yang prima, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
   4. Penyelenggaraan otonomi kawasan harus lebih meningkatkan kemampuan kawasan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat.
   5. Pelaksanaan otonomi kawasan harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang harmonis antara pusat dan kawasan serta antar daerah.
3. Kebijakan publik ialah keputusan yang dibentuk oleh pemerintah berkaitan dengan duduk kasus masyarakat (publik). Keputusan itu dibentuk bersama dengan forum legislatif. Hal ini tidak lepas dari pertimbangan bahwa forum legislatif (DPR/DPRD) dianggap sebagai forum yang mewakili bunyi rakyat. Kebijakan publik biasanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan duduk kasus bersama. Kebijakan publik harus menerima pemberian dari rakyat sebab bila tidak ada partisipasi dari warga negera maka tidak akan ada artinya. Hanya berupa goresan pena atau dokumen yang tidak bermakna. Dalam kehidupan bernegara, terdapat berbagai duduk kasus yang menyangkut kepentingan publik, ibarat penetapan pajak/retribusi, pembangunan kemudahan umum, penanganan kasus sosial, dan sebagainya.
4. Mencermati kebijakan pemerintah bertujuan supaya kebijakan berpihak sepenuhnya kepada rakyat dan supaya rakyat sanggup berpartisipasi aktif dalam kebijakan tersebut.
5. Perda Penanggulangan penduduk miskin, Perda perihal SDA, dll

Share this post