Sebutkan 5 Aspek Yang Terdapat Dalam Kebijakan Pemerintah!

Haikasut - Sebutkan 5 Aspek yang Terdapat dalam Kebijakan Pemerintah! - Sebuah kebijakan pemerintah tentu mengandung banyak sisi, banyak aspek atau banyak sudut pandang. Sedikitnya sanggup ditemukan lima aspek dalam sebuah kebijakan pemerintah.

Kelima aspek kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pembuat kebijakan
2. Isi Kebijakan
3. Pelaksana Kebijakan
4. Hasil Kebijakan
5. Dampak Kebijakan

1. Pembuat kebijakan

Setiap kebijakan niscaya ada yang membuatnya. Kebijakan pemerintah itu dibentuk dan diterbitkan oleh forum atau pejabat pemerintah. Pejabat dan forum itu mencakup semua tingkatan pemerintahan, sanggup di pusat, di tempat provinsi, di tempat kabupaten atau kota, dan sanggup pula di desa atau kelurahan.

Pertanyaan yang lalu muncul, apakah kebijakan itu telah diambil oleh pejabat atau tubuh yang sempurna atau berwenang? Apakah yang akan terjadi seandainya kebijakan pemerintah diambil oleh pejabat yang salah atau tidak berwenang? Untuk itulah, kita perlu mencermati siapa yang menciptakan kebijakan pemerintah.

Apabila seorang pejabat atau forum pemerintah diberikan kebebasan menciptakan kebijakan di luar wewenangnya, maka akan terjadi kekacauan hukum. Terjadilah apa yang disebut dengan ketidakpastian aturan dan ketidaktertiban masyarakat. Akibatnya, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.

2. Isi kebijakan

Isi kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

• Masalah publik (masalah umum) yang menyangkut kepentingan dan keselamatan bersama. Misalnya, pemerintah telah mengangkat kasus sampah sebagai kasus publik, yang harus ditangani secara bersama-sama.
• Masukan dari aneka macam pihak termasuk anggota masyarakat yang berbhinneka atas usul pemerintah.
• Kebersamaan antara pemerintah dan warga masyarakat dalam mengimplementasikan (melaksanakan) kebijakan publik. Contohnya, adanya sistem pengelolaan sampah yang modern sesuai perkembangan iptek.
• Evaluasi kebijakan publik. Apabila kebijakan publik tidak sanggup menuntaskan kasus maka sanggup kembali dikeluarkan kebijakan publik yang baru.
• Membentuk sikap atau budaya demokrasi, misalnya, hak politik rakyat untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas.
• Membentuk masyarakat hukum. Masyarakat aturan ialah masyarakat yang patuh pada aturan yang berlaku.
• Membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Kebiasaan sopan santun sanggup menciptakan masyarakat terbiasa bersikap baik dengan penuh rasa kekeluargaan.
• Membentuk masyarakat madani. Masyarakat madani yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari aneka macam kelompok masyarakat yang berbeda dan sanggup hidup bersama, damai, dan tunduk pada hukum.

Dengan mencermati isinya, akan sanggup diketahui ketepatan atau ketidaktepatan sebuah kebijakan pemerintah untuk menjawab kasus yang ada. Biasanya, setiap kebijakan pemerintah menyangkut kepentingan umum atau kepentingan rakyat.

Dalam hal ini sanggup dicermati, apakah kebijakan tersebut sudah menjawab permasalahan yang dihadapi rakyat? Tentu, dalam hal ini ada kegiatan yang diprioritaskan atau didahulukan dari kegiatan lainnya. Artinya, kebijakan pemerintah tersebut haruslah berisi hal-hal yang dibutuhkan oleh rakyat.

Hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya, kasus pangan tentu lebih mendesak untuk dipenuhi daripada kebutuhan akan tempat rekreasi atau arena olahraga. Pemenuhan sarana pendidikan tentunya lebih penting daripada pemenuhan sarana hiburan. Kebutuhan primer didahulukan daripada kebutuhan sekunder.

3. Pelaksanaan kebijakan

Hal yang perlu diperhatikan, apakah pelaksanaan telah sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan? Apabila terjadi penyimpangan, maka masyarakat harus mengkritisi. Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang baik akan memilih tercapainya tujuan kebijakan. Artinya, sanggup menghasilkan efek positif yang dibutuhkan dan sanggup menghindari efek negatif yang tidak diharapkan.

Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan yang kurang baik akan memperbesar efek negatif yang akan mengecewakan dan merugikan rakyat. Oleh lantaran itu, kita harus mencermati pelaksanaan kebijakan pemerintah.

4. Hasil kebijakan

Mengamati dan menilai hasil yang dicapai dari pelaksanaan proyek atau kegiatan pemerintah juga sangat penting. Hasil kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana yang dibentuk mengatakan kegagalan sebuah kebijakan pemerintah. Hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana harus dikoreksi biar tidak terjadi kegagalan.

5. Dampak kebijakan

 
Secara umum, kebijakan pemerintah dibutuhkan berdampak positif atau menyebabkan akhir positif terhadap kehidupan rakyat. Namun demikian, tidak jarang suatu kebijakan pemerintah sanggup menyebabkan efek negatif. Biasanya efek negatif ini merupakan efek sampingan yang kurang/tidak diperhitungkan sebelumnya.

Contoh kasus ihwal kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Kebijakan pendidikan dibutuhkan berdampak eksklusif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil pendidikan juga sanggup meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun demikian, kebijakan pendidikan yang tidak mencapai target sanggup berakibat negatif, yaitu adanya pengangguran terpelajar. Hal itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Apa karenanya jikalau kebijakan publik dibatalkan? Apabila kebijakan publik dibatalkan, biasanya warga masyarakat akan berlaku seenaknya saja, mereka tidak akan memedulikan kepentingan orang lain, lantaran mereka tahu bahwa kebijakan publik sudah tidak ada lagi sehingga merasa bebas bahkan mengarah pada tindakan atau sikap anarkis yang sanggup mengganggu keamanan masyarakat. Kebijakan publik sanggup dibatalkan dengan disertai kebijakan publik gres dengan dasar atau alasan-alasan yang sanggup dipertanggungjawabkan kepada publik.

Share this post