3 Sistem Pembukuan & 3 Basis Akuntansi Pemerintah
Sistem pembukuan (pencatatan) akuntansi pemerintah dan basis pencatatan akuntansi pemerintah. Melanjutkan materi mata pelajaran akuntansi lembaga/ instansi pemerintah pada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, maka sesuai dengan judul di atas, kali ini kami akan memperlihatkan materi perihal sistem pembukuan/ pencatatan dan basis akuntansi dalam akuntansi pemerintah.
1. Single Entry
Sebelum ada UU nomor 17 tahun 2003 pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal (single entry) dengan memakai cash basis. Akuntansi pemerintah sangat sederhana (simple). Buku yang dipakai antara lain, buku kas umum (BKU), buku kas tunai, buku bank, buku pengawasan dana Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UHYD), buku pengawasan kredit anggaran permata anggaran, buku persekot, buku pungutan dan penyetoran pajak. Pembukuan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal
Laporan yang dibentuk dalam sistem single entry sangat sederhana, antara lain Laporan Keadaan Kas (LKK), dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA). Kelebihan sistem pencatatan single entry antara lain : sederhana, gampang dipahami, tidak memerlukan waktu usang untuk membuatnya, dan SDM yang mengerjakan tidak harus profesional. Namun, akuntansi berbasis single entry mempunyai beberapa kekurangan antara lain, kurang elok untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, kurang informatif alasannya hanya berisikan info perihal aset dan kewajiban. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Oleh alasannya itu dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik, dan sanggup mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut sistem double entry. sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut akuntansi.
2. Double Entry
Sistem pencatatan double entry sering disebut juga sistem tata buku berpasangan. Sistem double entry yaitu pencatatan debet dan kredit. Sejak digunakannya sistem tata buku berpasangan, setiap pencatatan transaksi harus di analisa terlebih dahulu. Rasionalnya setiap transaksi akan mensugesti persamaan akuntansi baik debit (kiri) dan sisi kredit (kanan). Tata buku berpasangan akan mencatat setiap transaksi di 2 buku yang berbeda.
Dalam sistem pembukuan berpasangan efek ganda (dua sisi) dari setiap transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat. Sistem ini juga menjadi satu cara untuk mengambarkan keakuratan jumlah yang dicatat. Jika setiap transaksi dicatat dengan jumlah debet dan kredit yang sama, maka jumlah seluruh debit pada akun harus sama dengan jumlah seluruh kreditnya. Kesamaan antara debet dan kredit menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan (double entry system) dalam pencatatan transaksi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal.
3. Triple Entry
Sistem pencatatan triple entry intinya ialah sistem pencatatan yang memakai double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan perihal anggaran yang telah dipakai sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan triple entry ini, maka sanggup dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pencatatan dengan sistem triple entry dilaksanakan ketika pencatatan double entry dilaksanakan, maka sub penggalan pembukuan penggalan keuangan pemerintah tempat juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.
1. Akuntansi Berbasis Kas (Cash Based Accounting)
Akuntansi berbasis kas ialah basis akuntansi yang mengakui efek transaksi dan insiden lainnya pada ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini mencakup saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas ialah keterbatasan info yang dihasilkan alasannya terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban administrasi atas aset dan kewajiban.
2. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual Based Accounting)
Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat menurut basis kas. Sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat menurut basis akrual( PP No 24 tahun 2005)
3. Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Based Accounting)
Akuntansi berbasis akrual ialah basis akuntansi yang mengakui efek transaksi dan insiden lainnya pada ketika transaksi dan insiden itu terjadi, tanpa memperhatikan ketika kas atau setara kas diterima atau dibayar. Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya irit dan perubahan daya pada suatu entitas. Menurut Erlina dan Rasdianto, sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest.
Keberhasilan Selandia Baru menerapkan akuntansi akrual telah mengakibatkan aneka macam perubahan dalam administrasi sektor publik. Dalam akuntansi akrual, info yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan mengakibatkan info yang rinci mengenai aset dan kewajiban. PP nomor 71 tahun 2010 perihal Standar Akuntansi Pemerintahan telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah memakai basis akrual. Sedangkan PP No 24 tahun 2005 perihal standar akuntansi pemerintahan masih memakai basis akuntansi kas menuju akrual
Berikut tumpuan ilustrasi untuk menjelaskan perbedaan di antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi yang berbasis akrual. Sebuah pemerintahan mempunyai saldo kas awal sebesar Rp10.000 tanpa mempunyai kekayaan lainnya. Neraca awal baik berbasis kas maupun berbasis akrual akan terlihat sama dalam tumpuan berikut.
Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai Rp3.000, neraca sesudah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di masing-masing basis.
Penyelesaian memakai Cash Basis
Pada basis kas, pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya). Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut ialah :
Pada final periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai ekuitas dana, sehingga akan muncul di neraca pada basis kas tetap akun kas saja di sisi aset, alasannya fokus pengukuran basis kas hanya pada kas.
Penyelesaian memakai Acrual Basis
Karena fokus pengukuran pada basis akrual ialah semua sumber daya yang dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan tetap dengan jurnal sebagai berikut :
Dengan demikian neraca pada basis akrual akan menampilkan akun kendaraan (aset tetap) selain kas di sisi aset, sedangkan ekuitas dana di sisi pasiva tetap Rp10.000. Hal tersebut memperlihatkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan semua perubahan kekayaan, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan aset tetap.
Terlihat terjadi perbedaan dalam kedua neraca tersebut sebagai akhir dari satu insiden transaksi yang sama. Dalam neraca basis akrual, terdapat akun kendaraan beroda empat yang tidak diakui pada neraca basis kas, akan tetapi yang lebih penting untuk diperlihatkan ialah dari transaksi yang sama, kedua neraca tersebut menghasilkan nilai ekuitas dana yang berlainan. Rp7.000 pada neraca berbasis kas dan Rp10.000 pada neraca berbasis akrual. Ketika sebuah entitas pemerintah harus menentukan salah satu dari kedua basis tersebut, pertanyaannya ialah info ekuitas dana Manakah yang lebih baik?
Informasi perihal ekuitas yang disampaikan oleh neraca berbasis akrual diyakini memperlihatkan info yang lebih komprehensif, alasannya mempresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah. Akan tetapi, banyak pihak juga yang menghendaki pengaturan ekuitas dana menyerupai yang tercantum dalam neraca berbasis kas, alasannya benar-benar memperlihatkan jumlah ketersediaan khas yang dimiliki pemerintah. Sebuah info yang berkhasiat dalam pengendalian anggaran sekaligus Menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam mengeksekusi jadwal program jangka pendeknya.
Basis akuntansi yang dipakai dalam laporan keuangan pemerintah menurut PP nomor 71 tahun 2010 perihal kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, paragraf 39 ialah basis kas untuk ratifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dalam laporan realisasi anggaran. Dan basis akrual untuk ratifikasi aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca
Selanjutnya dikatakan dalam paragraf 40-41, kalau basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada ketika kas diterima di rekening kas umum negara/ tempat atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada ketika kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/ tempat atau entitas pelaporan.
Entitas pelaporan tidak memakai istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran lebih baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai menyerupai dukungan pihak luar absurd dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana, diakui dan dicatat pada ketika terjadi transaksi, atau pada ketika insiden atau kondisi lingkungan kuat pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan ketika kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Sistem pembukuan (pencatatan) akuntansi pemerintah
Akuntansi pemerintah (keuangan daerah) merupakan salah satu jenis akuntansi, maka di dalam akuntansi pemerintah (keuangan daerah) juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang sanggup digunakan, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry, dan triple entry. Salah satu yang membedakan pembukuan dan akuntansi ialah dalam penggunaan sistem pencatatan. Pembukuan hanya memakai sistem pencatatan single entry, sedangkan akuntansi sanggup memakai double entry dan triple entry.1. Single Entry
Sebelum ada UU nomor 17 tahun 2003 pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal (single entry) dengan memakai cash basis. Akuntansi pemerintah sangat sederhana (simple). Buku yang dipakai antara lain, buku kas umum (BKU), buku kas tunai, buku bank, buku pengawasan dana Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UHYD), buku pengawasan kredit anggaran permata anggaran, buku persekot, buku pungutan dan penyetoran pajak. Pembukuan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal
Laporan yang dibentuk dalam sistem single entry sangat sederhana, antara lain Laporan Keadaan Kas (LKK), dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA). Kelebihan sistem pencatatan single entry antara lain : sederhana, gampang dipahami, tidak memerlukan waktu usang untuk membuatnya, dan SDM yang mengerjakan tidak harus profesional. Namun, akuntansi berbasis single entry mempunyai beberapa kekurangan antara lain, kurang elok untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, kurang informatif alasannya hanya berisikan info perihal aset dan kewajiban. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Oleh alasannya itu dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik, dan sanggup mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut sistem double entry. sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut akuntansi.
2. Double Entry
Sistem pencatatan double entry sering disebut juga sistem tata buku berpasangan. Sistem double entry yaitu pencatatan debet dan kredit. Sejak digunakannya sistem tata buku berpasangan, setiap pencatatan transaksi harus di analisa terlebih dahulu. Rasionalnya setiap transaksi akan mensugesti persamaan akuntansi baik debit (kiri) dan sisi kredit (kanan). Tata buku berpasangan akan mencatat setiap transaksi di 2 buku yang berbeda.
Dalam sistem pembukuan berpasangan efek ganda (dua sisi) dari setiap transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat. Sistem ini juga menjadi satu cara untuk mengambarkan keakuratan jumlah yang dicatat. Jika setiap transaksi dicatat dengan jumlah debet dan kredit yang sama, maka jumlah seluruh debit pada akun harus sama dengan jumlah seluruh kreditnya. Kesamaan antara debet dan kredit menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan (double entry system) dalam pencatatan transaksi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal.
3. Triple Entry
Sistem pencatatan triple entry intinya ialah sistem pencatatan yang memakai double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan perihal anggaran yang telah dipakai sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan triple entry ini, maka sanggup dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pencatatan dengan sistem triple entry dilaksanakan ketika pencatatan double entry dilaksanakan, maka sub penggalan pembukuan penggalan keuangan pemerintah tempat juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.
Basis Akuntansi Pemerintah
Basis akuntansi dalam akuntansi pemerintah di Indonesia dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, dan akuntansi berbasis akrual1. Akuntansi Berbasis Kas (Cash Based Accounting)
Akuntansi berbasis kas ialah basis akuntansi yang mengakui efek transaksi dan insiden lainnya pada ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini mencakup saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas ialah keterbatasan info yang dihasilkan alasannya terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban administrasi atas aset dan kewajiban.
2. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual Based Accounting)
Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat menurut basis kas. Sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat menurut basis akrual( PP No 24 tahun 2005)
3. Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Based Accounting)
Akuntansi berbasis akrual ialah basis akuntansi yang mengakui efek transaksi dan insiden lainnya pada ketika transaksi dan insiden itu terjadi, tanpa memperhatikan ketika kas atau setara kas diterima atau dibayar. Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya irit dan perubahan daya pada suatu entitas. Menurut Erlina dan Rasdianto, sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest.
Keberhasilan Selandia Baru menerapkan akuntansi akrual telah mengakibatkan aneka macam perubahan dalam administrasi sektor publik. Dalam akuntansi akrual, info yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan mengakibatkan info yang rinci mengenai aset dan kewajiban. PP nomor 71 tahun 2010 perihal Standar Akuntansi Pemerintahan telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah memakai basis akrual. Sedangkan PP No 24 tahun 2005 perihal standar akuntansi pemerintahan masih memakai basis akuntansi kas menuju akrual
Berikut tumpuan ilustrasi untuk menjelaskan perbedaan di antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi yang berbasis akrual. Sebuah pemerintahan mempunyai saldo kas awal sebesar Rp10.000 tanpa mempunyai kekayaan lainnya. Neraca awal baik berbasis kas maupun berbasis akrual akan terlihat sama dalam tumpuan berikut.
Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai Rp3.000, neraca sesudah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di masing-masing basis.
Penyelesaian memakai Cash Basis
Pada basis kas, pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya). Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut ialah :
Pada final periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai ekuitas dana, sehingga akan muncul di neraca pada basis kas tetap akun kas saja di sisi aset, alasannya fokus pengukuran basis kas hanya pada kas.
Penyelesaian memakai Acrual Basis
Karena fokus pengukuran pada basis akrual ialah semua sumber daya yang dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan tetap dengan jurnal sebagai berikut :
Dengan demikian neraca pada basis akrual akan menampilkan akun kendaraan (aset tetap) selain kas di sisi aset, sedangkan ekuitas dana di sisi pasiva tetap Rp10.000. Hal tersebut memperlihatkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan semua perubahan kekayaan, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan aset tetap.
Terlihat terjadi perbedaan dalam kedua neraca tersebut sebagai akhir dari satu insiden transaksi yang sama. Dalam neraca basis akrual, terdapat akun kendaraan beroda empat yang tidak diakui pada neraca basis kas, akan tetapi yang lebih penting untuk diperlihatkan ialah dari transaksi yang sama, kedua neraca tersebut menghasilkan nilai ekuitas dana yang berlainan. Rp7.000 pada neraca berbasis kas dan Rp10.000 pada neraca berbasis akrual. Ketika sebuah entitas pemerintah harus menentukan salah satu dari kedua basis tersebut, pertanyaannya ialah info ekuitas dana Manakah yang lebih baik?
Informasi perihal ekuitas yang disampaikan oleh neraca berbasis akrual diyakini memperlihatkan info yang lebih komprehensif, alasannya mempresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah. Akan tetapi, banyak pihak juga yang menghendaki pengaturan ekuitas dana menyerupai yang tercantum dalam neraca berbasis kas, alasannya benar-benar memperlihatkan jumlah ketersediaan khas yang dimiliki pemerintah. Sebuah info yang berkhasiat dalam pengendalian anggaran sekaligus Menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam mengeksekusi jadwal program jangka pendeknya.
Basis akuntansi yang dipakai dalam laporan keuangan pemerintah menurut PP nomor 71 tahun 2010 perihal kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, paragraf 39 ialah basis kas untuk ratifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dalam laporan realisasi anggaran. Dan basis akrual untuk ratifikasi aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca
Selanjutnya dikatakan dalam paragraf 40-41, kalau basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada ketika kas diterima di rekening kas umum negara/ tempat atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada ketika kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/ tempat atau entitas pelaporan.
Entitas pelaporan tidak memakai istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran lebih baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai menyerupai dukungan pihak luar absurd dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana, diakui dan dicatat pada ketika terjadi transaksi, atau pada ketika insiden atau kondisi lingkungan kuat pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan ketika kas atau setara kas diterima atau dibayar.
0 Response to "3 Sistem Pembukuan & 3 Basis Akuntansi Pemerintah"
Post a Comment