Soal Ppkn : Sistem Aturan Dan Peradilan Nasional
Soal PPKN belahan sistem aturan dan peradilan nasional yang mana belahan tersebut dipelajari di SMA/MA. Untuk bahan yang dijadikan referensi dalam soal wacana belahan sistem aturan dan peradilan nasional antara lain :
Silahkan download soal di atas melalui link berikut.
Download Soal
a. Hakikat Hukum
b. Klasifikasi Hukum
c. Negara Hukum
d. Sistem Hukum Nasional
e. Lembaga Peradilan
f. Proses Peradilan
g. Kesadaran Hukum
h. Korupsi dan Upaya Pemberantasannya
Silahkan buka juga soal lain kategori mata pelajaran PPKN SMA/MA :
Soal PPKN : Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Soal PPKN : Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Dua jenis soal yang kami sediakan sanggup pembaca pilih, yaitu soal pilihan ganda (multiple choice) dan soal uraian atau esai.
Soal Pilihan Ganda : Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
1. Ada aturan tertulis dan tidak tertulis, penggolongan aturan ini berdasarkan ....
a. masalah diatur
b. wilayah berlakunya
c. pribadi yang di atur
d. waktu
e. wujudnya
2. Hukum yang berlaku ketika ini atau aturan konkret disebut ….
a. hukum perdata
b. ius constituendum
c. ius constitutum
d. hukum insidentil
e. hukum publik
3. Hukum yang berisi perintah dan larangan yaitu ….
a. hukum perdata
b. hukum acara
c. hukum insidentil
d. hukum formal
e. hukum material
4. Hukum yang berlaku dan mengatur hanya bagi golongan tertentu saja, disebut aturan ....
a. hukum satu golongan
b. ius constitutum
c. hukum positif
d. constituendum
e. hukum nasional
5. Segala peraturan itu tidak tertulis dalam masyarakat tertentu, meresap dalam sanubari warganya dan apabila dilanggar mengakibatkan tanggapan aturan tertentu dsisebut ….
a. hukum pidana
b. hukum perdata
c. hukum adat
d. hukum dagang
e. hukum antargolongan
6. Berdasarkan isi problem yang diatur aturan sanggup digolongkan menjadi antara lain ….
a. hukum tertulis
b. hukum formal
c. hukum publik
d. hukum material
e. hukum positif
7. Hukum manajemen negara dan aturan tata negara termasuk dalam lapangan ....
a. hukum sipil
b. hukum tata perjuangan negara
c. hukum publik
d. hukum negara
e. hukum tata pemerintahan
8. Penggolongan aturan yang membagi adanya aturan tertulis dan tidak tertulis merupakan penggolonga aturan berdasarkan ....
a. masalah di atur
b. wilayah berlakunya
c. pribadi yang di atur
d. waktu
e. wujudnya
9. Dari segi pelaksanaannya aturan sanggup dibedakan menjadi aturan ....
a. nasional dan internasional
b. formal dan materiil
c. publik dan perdata
d. tertulis dan tidak tertulis
e. positif dan negatif
10. Hukum material dan aturan formal merupakan penggolongan aturan berdasarkan ….
a. ruang berlakunya
b. fungsinya
c. waktu
d. bentuknya
e. cara mempertahankannya
11. Ciri-ciri negara aturan yaitu sebagai berikut ....
a. pengaturan hukum
b. kepastian pajak
c. peradilan yang bebas tidak memihak
d. perekonomian yang bebas
e. persamaan hak asasi manusia
12. Tujuan negara aturan secara umum yaitu ….
a. membatasi hak rakyat
b. membatasi kekuasaan negara
c. melindungi hak asasi manusia
d. menjamin kesejahteraan rakyat
e. menjamin kekuasaan kepala negara
13. Salah satu unsur negara aturan berdasarkan F. J Stahl yaitu ....
a. kepala negara ditunjuk oleh DPR
b. negara harus berdasarkan aturan
c. undang-undang dibentuk oleh DPR
d. kedaulatan rakyat berdasar perwakilan
e. menteri diangkat dan diberhentikan presiden
14. Salah satu prinsip bagi negara aturan yaitu ....
a. mengutamakan kepentingan umum
b. kebebasan beragama harus dijamin
c. hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan
d. negara yang mempertahankan aturan secara pasif
e. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
15. Negara aturan yaitu negara yang berlandaskan ....
a. hukum yang menjamin ketertiban masyarakat
b. peraturan perandangan yang ditetapkan oleh rakyat
c. peraturan perundangan yang mengatur kekerabatan dalam negeri
d. hukum yang menjamin keamanan suatu wilayah tertentu
e. hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya
16. Peradilan tingkat pertama yaitu ....
a. peradilan umum
b. peradilan negari
c. peradilan militer
d. peradilan tinggi
e. MA
17. Perkara-perkara yang menyangkut soal nikah, talak, rujuk, diselesaikan pada peradilan ….
a. khusus agama
b. umum negeri
c. tata perjuangan negara
d. peradilan adat
e. umum tinggi
18. Lembaga peradilan yang bertugas menawarkan kasasi yaitu ….
a. Mahkamah Agung
b. Pengadilan Tata Usaha Negara
c. Pengadilan Negeri
d. Mahkamah Militer
e. Pengadilan Tinggi
19. Pengajuan masalah dari peradilan negeri ke pengadilan tinggi disebut ...
a. grasi
b. banding
c. remisi
d. kasasi
e. peninjauan kembali
20. Alat pemerintah berupa kejaksaan negeri yang berada di kabupaten/kota yang bertindak sebagai ....
a. penyidik perkara
b. pembelaan umum
c. pemutusan perkara
d. penyitaan barang
e. penuntut umum
21. Pengadilan tingkat pertama bagi rakyat untuk mendapat keadilan yaitu Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ....
a. peradilan khusus
b. peradilan istimewa
c. peradilan masalah berat dan lebih berat
d. peradilan KKN
e. peradilan banding dan kasasi
22. Bentuk pengkhususan peradilan dalam lingkungan peradilan umum yaitu ....
a. Pengadilan Lalu Lintas
b. Pengadilan Agama
c. Pengadilan Militer
d. Pengadilan Tata Usaha Negara
e. Pengadilan Luar Biasa
23. Wewenang pengadilan tinggi antara lain ....
a. kerja sama dengan jaksa dengan jaksa dalam menuntaskan masalah pidana dan perdata
b. memeriksa berkas-berkas masalah pada tingkat pertama untuk dilanjutkan ke MA
c. mengirimkan berkas-berkas masalah dan menawarkan evaluasi terhadap hakim
d. memberikan evaluasi terhadap kinerja hakim yang ada di wilayah hukumnya
e. meminta pertanggungjawaban hakim jikalau ada masalah yang belum final
24. Perbuatan yang mencerminkan adanya kesadaran aturan yaitu ….
a. menyantuni fakir miskin
b. melaksanakan penataan bersama
c. menolong korban kecelakaan
d. membayar pajak sempurna waktunya
e. menyumbangkan dana untuk pembangunan jalan
25. Undang-undang wacana pemberatasan tindak pidana korupsi yaitu ....
a. UU No. 21 Tahun 2000
b. UU No. 20 Tahun 2001
c. UU No. 28 Tahun 1999
d. UU No. 1 Tahun 1974
e. UU No. 31 Tahun 2002
26. Sumber aturan yang dikenal dari bentuknya disebut ….
a. sumber aturan universal
b. sumber aturan formal
c. sumber aturan tertulis
d. sumber aturan material
e. sumber aturan tak tertulis
27. Komisi yang mempunyai kiprah memberantas korupsi yaitu ....
a. BPK
b. KPK
c. LSM
d. KPKPN
e. KKN
28. Sumber aturan formal yang berupa keputusan-keputusan hakim yaitu ….
a. statue
b. doktrin
c. yurisprudensi
d. costum
e. traktat
29. Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, kekuasaan yudikatif dipegang oleh ....
a. MA dan MK
b. Presiden dan menteri-menterinya
c. Pemerintah, DPR, dan Senat
d. DPR bersama dengan pemerintah
e. Menteri-menteri dan DPR
30. Norma adat, agama, kesusilaan dan kesopanan secara mendasar memilikii perbedaan dengan norma aturan dalam hal ....
a. sumber dan fungsinya
b. perintah dan larangannya
c. alat pemaksanya
d. ancaman dan sanksinya
e. tujuan dan tanggung jawabnya
Soal Esai / Uraian: Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
1. Apa kiprah dan fungsi kejaksaan?
2. Bagaimanakah pengertian aturan berdasarkan Mochtar Kusumaatmaja?
3. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2001, sebutkan yang termasuk tindak pidana korupsi?
4. Jelaskan perbedaan aturan tata negara dengan aturan manajemen negara!
5. Apa yang dimaksud korupsi oleh kerah putih?
Soal PPKN belahan sistem aturan dan peradilan nasional telah kami bagikan, silahkan buka juga soal lain wacana mapel PPKN sebagai berikut :
Silahkan download soal di atas melalui link berikut.
Download Soal
0 Response to "Soal Ppkn : Sistem Aturan Dan Peradilan Nasional"
Post a Comment