65 Soal Pkn Sistem Pemerintahan Di Indonesia & Jawaban
Soal PPKn wacana sistem pemerintahan di Indonesia dan kunci jawaban. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tatakenegaraan dan sistem pemerintah di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.
Kali ini, akan kita pelajari wacana sistem pemerintahan di Indonesia melalui latihan soal PKN. Dengan menjawab beberapa pertanyaan wacana sistem pemerintahan, kami harap sanggup meningkatkan kompetensi ada dalam memahami sistem pemerintaran Republik Indonesia yang terdiri dari : proses pemilihan umum (Pemilu) dan Pilkada, mengetahui wacana lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, dan fungsi pemerintahan sentra dan daerah.
Tentu saja, kami tidak lupa untuk melampirkan kunci tanggapan soal sistem pemerintahan pada simpulan artikel. Sengaja kami letakkan pada simpulan artikel supaya anda dalam menjawab pertanyaan wacana sistem pemerintahan tidak pribadi tahu kunci jawaban/ pembahasannya.
Jadi, meskipun dalam soal PKN sistem pemerintahan ini sudah ada kunci jawabannya, kami tetap menyarankan kepada anda untuk mengerjakan soal PKN ini dengan teliti dan mandiri. Siapa tahu ada soal atau kunci tanggapan yang tidak sesuai.
Melihat deskripsi di atas, sanggup diketahui bahwa latihan soal PKN ini sangat cocok untuk dipakai dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami sistem pemerintahan di Indonesia. Tanpa panjang lebar lagi, berikut ini soal dan tanggapan sistem pemerintahan RI.
a. Presiden
b. BPK
c. KPU
d. Mahkamah Konstitusi
2. Pemilihan kepala kawasan berdasarkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara ...
a. langsung
b. tidak langsung
c. aklamasi
d. formatur
3. Perda disusun oleh ...
a. Dinas kawasan dan Sekda
b. Kepala kawasan dan DPRD
c. BPD dan kepala daerah
d. DPRD dan Sekda
4. Anggota DPD dipilih pribadi oleh
a. Presiden
b. rakyat
c. MPR
d. DPR
5. Partai pemenang dalam pemilu 2009 yaitu ...
a. PPP
b. Golkar
c. PDI
d. Partai Demokrat
6. Jumlah bangku anggota dewan perwakilan rakyat ditetapkan sebanyak....
a. 540
b. 580
c. 750
d. 560
7. Sistem pemerintahan di Indonesia yaitu sistem....
a. demokrasi
b. otoriter
c. parlementer
d. presidensil
8. Undang-undang untuk melaksanakan pemilu 2009 yaitu ...
a. UU Nomor 23 Tahun 2003
b. UU Nomor 12 Tahun 2003
c. UU Nomor 10 Tahun 2008
d. UU Nomor 27 Tahun 2007
9. Jumlah bangku DPRD kabupaten atau kotaditetapkan paling sedikit ...
a. 20
b. 30
c. 40
d. 50
10. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota yaitu ...
a. kecamatan
b. kelurahan
c. kabupaten
d. provinsi
11. Berikut yang bukan asas pemilu sebelum pemilu tahun 2009 yaitu ...
a. langsung
b. umum
c. demokratis
d. adil
12. Pemilu menentukan anggota DPD dilaksanakan dengan sistem ...
a. distrik berwakil banyak
b. proporsional
c. distrik tidak berwakil
d. proporsional terbuka
13. Pemilu di selenggarakan untuk memilih, kecuali ...
a. DPR
b. DPRD
1. C. DPD
c. Camat
14. Mengawasi jalannya pemerintahan yaitu kiprah ...
a. DPR
b. DPD
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
15. Sikap politik luar negeri bebas aktif merupakan perwujudan tujuan negara Indonesia yang ...
a. melindungi segenap tumpah darah Indonesia
b. memajukan segenap tumpah darah Indonesia
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melaksanakan ketertiban dunia
16. Tempat pemungutan bunyi dalam pemilu disebut ...
a. KPPS
b. KPK
c. TPS
d. KPP
17. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR, bila tidak mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat maka peraturan tersebut harus ...
a. disahkan oleh forum lain
b. direvisi dan diberlakukan
c. dicabut dan diganti
d. tetap dijalankan
18. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diatur dalam ...
a. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945
d. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945
19. Lembaga yang bertugas menyidik tanggung jawab wacana keuangan negara yaitu ...
a. DPR
b. DPA
c. BPK
d. MA
20. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu ...
a. DPR
b. BPK
c. DPD
d. MA
21. DPRD provinsi berada di ibu kota ....
a. provinsi
b. negara
c. kabupaten
d. kecamatan
22. dewan perwakilan rakyat bersidang paling sedikit ...
a. sekali setahun
b. dua kali setahun
c. tiga kali setahun
d. lima kali setahun
23. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh ...
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. MA
24. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh ....
a. para menteri
b. gubernur
c. DPR
d. MPR
25. Lembaga legislatif Indonesia yaitu ...
a. MA
b. KPK
c. DPR
d. MK
26. Lembaga perwakilan rakyat yang memliki kiprah memutuskan Undang-Undang Dasar yaitu ...
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. MK
27. Masa jabatan anggota DPD yaitu ...
a. satu tahun
b. dua tahun
c. tiga tahun
d. lima tahun
28. Perangkat kawasan yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan kawasan yaitu ...
a. Satpol PP
b. Satpam
c. Polri
d. TNI
29. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan disebut ...
a. eksekutif
b. legislatif
c. МА
d. KPU
30. Lembaga negara yang menyusun undang-undang yaitu ...
a. BPK
b. DPR
c. yudikatif
d. prerogatif
31. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi yaitu ...
a. pengadilan umum
b. pengadilan negeri
c. pengadilan tinggi
d. Mahkamah Agung
32. Ketua MPR kini dijabat oleh MPR ...
a. Marzuki Ali
b. Taufik Kiemas
c. Taufik kurniawan
d. Pramono Anung
33. Hak dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan
2. kepada pemerintah dinamakan hak
a. budget
b. petisi
c. interpelasi
d. inisiatif
34. Lembaga perwakilan yang ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi kawasan yaitu ..
a. MPR
b. DPD
c. Komisi Yudisial
d. Mahkamah Konstitusi
35. MA berwenang mengadili kasus pada tingkat ...
a. praperadilan
b. pertama
c. banding
d. kasasi
36. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mengusulkan hakim agung yaitu ...
a. Mahkamah Agung
b. Komisi Pemilihan Umum
c. Mahkamah Konstitusi
d. Komisi Yudisial
37. Hubungan kolaborasi antara presiden dan dewan perwakilan rakyat di bidang legislatif yaitu ...
a. pembuatan UU
b. menyatakan perang
c. memperlihatkan grasi
d. memperlihatkan amnesti
38. Lembaga yang melaksanakan investigasi semua pelaksanaan APBN yaitu ...
a. MK
b. MA
3. с. KY
c. BPK
39. Lembaga yang berwenang mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar yaitu ...
a. MPR
b. DPD
c. Presiden
d. DPR
40. Di bawah ini forum negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, kecuali ....
a. MPR
b. DPD
c. presiden
d. DPA
Soal Essay Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yaitu ...
2. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara ...
3. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada...
4. Jabatan Presiden maksimal...
5. dewan perwakilan rakyat yaitu forum ...
6. Ketua dewan perwakilan rakyat periode 2009-2014 adaah ....
7. Kepala kawasan kabupaten yaitu ...
8. Untuk membantu perkembangan ekonomi di kawasan didirikan ...
9. Kewenangan kawasan untuk mengatur kawasan sendiri disebut ...
10. Undang-Undang yang menciptakan yaitu ...
11. Hak yang dimiliki dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyelidikan terhadap suatu kebijakan periode pemerintah disebut ...
12. Berbeda dengan anggota DPR, anggota DPD bukan berasal dari ...
13. Sama menyerupai anggota DPR, anggota DPD secara otomatis juga menjadi anggota ...
14. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen, presiden tidak lagi diangkat oleh ... melainkan dipilih melalui pemilu
15. Lembaga negara yang menyidik pengelolaan keuangan negara yaitu ...
Soal Uraian Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Apa yang dimaksud dengan asas bebas dalam pelaksanaan permilu?
2. Apa saja posisi atau jabatan yang ditentukan dalam pemilu?
3. Apa syarat untuk menentukan presiden terpilih (pemenang) dalam pemilu?
4. Apakah calon presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari partai politik yang sama?
5. Sebutkan tempat yang dihentikan dipakai sebagai arena kampanye!
6. Sebutkan tiga cara kampanye yang boleh dilakukan!
7. Bagaimana caranya seorang tunanetra sanggup memakai haknya dalam pemilu?
8. Bagaimana bila capres dan cawapres akseptor pemilu belum ada yang mengumpůlkan bunyi lebih dari 50%? Jelaskan!
9. Dapatkah seorang WNI yang bertempat tinggal di Inggris mengajukan diri sebagai capres? Jelaskan!
10. Apakah bunyi pemilih capres dan cawapres dinyatakan sah bila pemilih menentukan lebih dari satu capres dan cawapres? Jelaskan!
1. KPU
2. Luber dan Jurdil (Demokrasi)
3. Presiden
4. 2 kali
5. Legislatif
6. Marzuki Ali
7. DPRD
8. Koperasi
9. Otonomi Daerah
10. DPR
11. Interpelasi
12. Partai Politik
13. MPR
14. Menteri
15. BPK
Jawaban Soal Uraian
1. Setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
2. DPR, DPD, dan DPRD
3. Pada ketika pelaksanaan Pemilu, telah berumur 17 tahun, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, terdaftar dalam DPT
4. Tidak, sebab berasal dari campuran partai politik akseptor Pemilu. Aggota dewan perwakilan rakyat yang memperoleh minimal 20% dari jumlah bangku dewan perwakilan rakyat atau 25% dari jumlah bunyi sah nasional
5. Kantor-kantor sentra pemerintahan dan acara kampanye tidak melanggar larangan kampanye serta peraturan perundang-undangan.
6. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media masa cetak, dan media masa elektronik, pemasangan alat peraga di tempat umum
7. Mendapat derma dari petugas KPU
8. Harus memperoleh minimal 20% dari jumlah bangku dewan perwakilan rakyat dan 25% dari jumlah bunyi sah nasional
9. Dapat asalkan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang
10. Dinyatakan tidak sah
Buka Juga :
1. 70 Soal dan Jawaban Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
2. 60 Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum, Peradilan Nasional & Jawaban
Jawaban Soal Pilihan Ganda
1 C 11 C 21 A 31 C
2 A 12 D 22 D 32 A
3 B 13 D 23 A 33 C
4 B 14 A 24 A 34 A
5 D 15 D 25 C 35 D
6 A 16 C 26 B 36 D
7 D 17 C 27 D 37 A
8 C 18 C 28 A 38 D
9 A 19 C 29 A 39 D
10 C 20 D 30 B 40 D
Soal dan tanggapan wacana sistem pemerintahan Indonesia telah kami bagikan kepada anda, lengkap dengan kunci jawaban/ pembahasan, baik itu soal pilihan ganda, soal essay, dan soal uraian. Jika tidak puas dengan soal di atas, silahkan buka soal PPKn.
Kali ini, akan kita pelajari wacana sistem pemerintahan di Indonesia melalui latihan soal PKN. Dengan menjawab beberapa pertanyaan wacana sistem pemerintahan, kami harap sanggup meningkatkan kompetensi ada dalam memahami sistem pemerintaran Republik Indonesia yang terdiri dari : proses pemilihan umum (Pemilu) dan Pilkada, mengetahui wacana lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, dan fungsi pemerintahan sentra dan daerah.
Soal PKn Sistem Pemerintahan di Indonesia
Dalam soal wacana sistem pemerintahan Indonesia ini, ada tiga jenis soal yang akan kami bagikan, antara lain soal pilihan ganda/ pilgan (multiple choice) sejumlah 40 soal, soal essay sejumlah 15 soal, dan soal uraian sejumlah 10 soal. Dalam soal tersebut telah kami sisipkan jenis soal mudah, sedang, dan sulit/ sukar (HOTS).Tentu saja, kami tidak lupa untuk melampirkan kunci tanggapan soal sistem pemerintahan pada simpulan artikel. Sengaja kami letakkan pada simpulan artikel supaya anda dalam menjawab pertanyaan wacana sistem pemerintahan tidak pribadi tahu kunci jawaban/ pembahasannya.
Jadi, meskipun dalam soal PKN sistem pemerintahan ini sudah ada kunci jawabannya, kami tetap menyarankan kepada anda untuk mengerjakan soal PKN ini dengan teliti dan mandiri. Siapa tahu ada soal atau kunci tanggapan yang tidak sesuai.
Melihat deskripsi di atas, sanggup diketahui bahwa latihan soal PKN ini sangat cocok untuk dipakai dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami sistem pemerintahan di Indonesia. Tanpa panjang lebar lagi, berikut ini soal dan tanggapan sistem pemerintahan RI.
Soal Pilihan Ganda Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Lembaga penyelenggara pemilu yaitu ...a. Presiden
b. BPK
c. KPU
d. Mahkamah Konstitusi
2. Pemilihan kepala kawasan berdasarkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara ...
a. langsung
b. tidak langsung
c. aklamasi
d. formatur
3. Perda disusun oleh ...
a. Dinas kawasan dan Sekda
b. Kepala kawasan dan DPRD
c. BPD dan kepala daerah
d. DPRD dan Sekda
4. Anggota DPD dipilih pribadi oleh
a. Presiden
b. rakyat
c. MPR
d. DPR
5. Partai pemenang dalam pemilu 2009 yaitu ...
a. PPP
b. Golkar
c. PDI
d. Partai Demokrat
6. Jumlah bangku anggota dewan perwakilan rakyat ditetapkan sebanyak....
a. 540
b. 580
c. 750
d. 560
7. Sistem pemerintahan di Indonesia yaitu sistem....
a. demokrasi
b. otoriter
c. parlementer
d. presidensil
8. Undang-undang untuk melaksanakan pemilu 2009 yaitu ...
a. UU Nomor 23 Tahun 2003
b. UU Nomor 12 Tahun 2003
c. UU Nomor 10 Tahun 2008
d. UU Nomor 27 Tahun 2007
9. Jumlah bangku DPRD kabupaten atau kotaditetapkan paling sedikit ...
a. 20
b. 30
c. 40
d. 50
10. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota yaitu ...
a. kecamatan
b. kelurahan
c. kabupaten
d. provinsi
11. Berikut yang bukan asas pemilu sebelum pemilu tahun 2009 yaitu ...
a. langsung
b. umum
c. demokratis
d. adil
12. Pemilu menentukan anggota DPD dilaksanakan dengan sistem ...
a. distrik berwakil banyak
b. proporsional
c. distrik tidak berwakil
d. proporsional terbuka
13. Pemilu di selenggarakan untuk memilih, kecuali ...
a. DPR
b. DPRD
1. C. DPD
c. Camat
14. Mengawasi jalannya pemerintahan yaitu kiprah ...
a. DPR
b. DPD
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
15. Sikap politik luar negeri bebas aktif merupakan perwujudan tujuan negara Indonesia yang ...
a. melindungi segenap tumpah darah Indonesia
b. memajukan segenap tumpah darah Indonesia
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melaksanakan ketertiban dunia
16. Tempat pemungutan bunyi dalam pemilu disebut ...
a. KPPS
b. KPK
c. TPS
d. KPP
17. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR, bila tidak mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat maka peraturan tersebut harus ...
a. disahkan oleh forum lain
b. direvisi dan diberlakukan
c. dicabut dan diganti
d. tetap dijalankan
18. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diatur dalam ...
a. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945
d. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945
19. Lembaga yang bertugas menyidik tanggung jawab wacana keuangan negara yaitu ...
a. DPR
b. DPA
c. BPK
d. MA
20. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu ...
a. DPR
b. BPK
c. DPD
d. MA
21. DPRD provinsi berada di ibu kota ....
a. provinsi
b. negara
c. kabupaten
d. kecamatan
22. dewan perwakilan rakyat bersidang paling sedikit ...
a. sekali setahun
b. dua kali setahun
c. tiga kali setahun
d. lima kali setahun
23. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh ...
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. MA
24. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh ....
a. para menteri
b. gubernur
c. DPR
d. MPR
25. Lembaga legislatif Indonesia yaitu ...
a. MA
b. KPK
c. DPR
d. MK
26. Lembaga perwakilan rakyat yang memliki kiprah memutuskan Undang-Undang Dasar yaitu ...
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. MK
27. Masa jabatan anggota DPD yaitu ...
a. satu tahun
b. dua tahun
c. tiga tahun
d. lima tahun
28. Perangkat kawasan yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan kawasan yaitu ...
a. Satpol PP
b. Satpam
c. Polri
d. TNI
29. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan disebut ...
a. eksekutif
b. legislatif
c. МА
d. KPU
30. Lembaga negara yang menyusun undang-undang yaitu ...
a. BPK
b. DPR
c. yudikatif
d. prerogatif
a. pengadilan umum
b. pengadilan negeri
c. pengadilan tinggi
d. Mahkamah Agung
32. Ketua MPR kini dijabat oleh MPR ...
a. Marzuki Ali
b. Taufik Kiemas
c. Taufik kurniawan
d. Pramono Anung
33. Hak dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan
2. kepada pemerintah dinamakan hak
a. budget
b. petisi
c. interpelasi
d. inisiatif
34. Lembaga perwakilan yang ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi kawasan yaitu ..
a. MPR
b. DPD
c. Komisi Yudisial
d. Mahkamah Konstitusi
35. MA berwenang mengadili kasus pada tingkat ...
a. praperadilan
b. pertama
c. banding
d. kasasi
36. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mengusulkan hakim agung yaitu ...
a. Mahkamah Agung
b. Komisi Pemilihan Umum
c. Mahkamah Konstitusi
d. Komisi Yudisial
37. Hubungan kolaborasi antara presiden dan dewan perwakilan rakyat di bidang legislatif yaitu ...
a. pembuatan UU
b. menyatakan perang
c. memperlihatkan grasi
d. memperlihatkan amnesti
38. Lembaga yang melaksanakan investigasi semua pelaksanaan APBN yaitu ...
a. MK
b. MA
3. с. KY
c. BPK
39. Lembaga yang berwenang mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar yaitu ...
a. MPR
b. DPD
c. Presiden
d. DPR
40. Di bawah ini forum negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, kecuali ....
a. MPR
b. DPD
c. presiden
d. DPA
Soal Essay Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yaitu ...
2. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara ...
3. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada...
4. Jabatan Presiden maksimal...
5. dewan perwakilan rakyat yaitu forum ...
6. Ketua dewan perwakilan rakyat periode 2009-2014 adaah ....
7. Kepala kawasan kabupaten yaitu ...
8. Untuk membantu perkembangan ekonomi di kawasan didirikan ...
9. Kewenangan kawasan untuk mengatur kawasan sendiri disebut ...
10. Undang-Undang yang menciptakan yaitu ...
11. Hak yang dimiliki dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyelidikan terhadap suatu kebijakan periode pemerintah disebut ...
12. Berbeda dengan anggota DPR, anggota DPD bukan berasal dari ...
13. Sama menyerupai anggota DPR, anggota DPD secara otomatis juga menjadi anggota ...
14. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen, presiden tidak lagi diangkat oleh ... melainkan dipilih melalui pemilu
15. Lembaga negara yang menyidik pengelolaan keuangan negara yaitu ...
Soal Uraian Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Apa yang dimaksud dengan asas bebas dalam pelaksanaan permilu?
2. Apa saja posisi atau jabatan yang ditentukan dalam pemilu?
3. Apa syarat untuk menentukan presiden terpilih (pemenang) dalam pemilu?
4. Apakah calon presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari partai politik yang sama?
5. Sebutkan tempat yang dihentikan dipakai sebagai arena kampanye!
6. Sebutkan tiga cara kampanye yang boleh dilakukan!
7. Bagaimana caranya seorang tunanetra sanggup memakai haknya dalam pemilu?
8. Bagaimana bila capres dan cawapres akseptor pemilu belum ada yang mengumpůlkan bunyi lebih dari 50%? Jelaskan!
9. Dapatkah seorang WNI yang bertempat tinggal di Inggris mengajukan diri sebagai capres? Jelaskan!
10. Apakah bunyi pemilih capres dan cawapres dinyatakan sah bila pemilih menentukan lebih dari satu capres dan cawapres? Jelaskan!
Kunci Jawaban Soal Sistem Pemerintahan Indonesia
Jawaban Soal Essay1. KPU
2. Luber dan Jurdil (Demokrasi)
3. Presiden
4. 2 kali
5. Legislatif
6. Marzuki Ali
7. DPRD
8. Koperasi
9. Otonomi Daerah
10. DPR
11. Interpelasi
12. Partai Politik
13. MPR
14. Menteri
15. BPK
Jawaban Soal Uraian
1. Setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
2. DPR, DPD, dan DPRD
3. Pada ketika pelaksanaan Pemilu, telah berumur 17 tahun, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, terdaftar dalam DPT
4. Tidak, sebab berasal dari campuran partai politik akseptor Pemilu. Aggota dewan perwakilan rakyat yang memperoleh minimal 20% dari jumlah bangku dewan perwakilan rakyat atau 25% dari jumlah bunyi sah nasional
5. Kantor-kantor sentra pemerintahan dan acara kampanye tidak melanggar larangan kampanye serta peraturan perundang-undangan.
6. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media masa cetak, dan media masa elektronik, pemasangan alat peraga di tempat umum
7. Mendapat derma dari petugas KPU
8. Harus memperoleh minimal 20% dari jumlah bangku dewan perwakilan rakyat dan 25% dari jumlah bunyi sah nasional
9. Dapat asalkan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang
10. Dinyatakan tidak sah
Buka Juga :
1. 70 Soal dan Jawaban Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
2. 60 Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum, Peradilan Nasional & Jawaban
Jawaban Soal Pilihan Ganda
1 C 11 C 21 A 31 C
2 A 12 D 22 D 32 A
3 B 13 D 23 A 33 C
4 B 14 A 24 A 34 A
5 D 15 D 25 C 35 D
6 A 16 C 26 B 36 D
7 D 17 C 27 D 37 A
8 C 18 C 28 A 38 D
9 A 19 C 29 A 39 D
10 C 20 D 30 B 40 D
Soal dan tanggapan wacana sistem pemerintahan Indonesia telah kami bagikan kepada anda, lengkap dengan kunci jawaban/ pembahasan, baik itu soal pilihan ganda, soal essay, dan soal uraian. Jika tidak puas dengan soal di atas, silahkan buka soal PPKn.
0 Response to "65 Soal Pkn Sistem Pemerintahan Di Indonesia & Jawaban"
Post a Comment